GagasanPersatuan dan Kesatuan Bangsa Serta Terbentuknya Identitas Kebangsaan Indonesia. 1. Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Upaya untuk menyatukan semua perkumpulan dan organisasi pergerakan nasional yang ada, muncul dari Ir. Soekarno (PNI) dan Dr. Sukiman ( Sarekat Islam). Vay Nhanh Fast Money. - Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno abad ke-5 sebelum masehi SM, yaitu Demos yang artinya rakyat, dan kratos yang artinya pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun gagasan demokrasi Yunani hilang dari dunia Barat ketika Eropa memasuki Abad Pertengahan. Sebabnya saat itu terjadi praktik feodalisme, seperti kehidupan sosial dan spiritual dikuasai gereja, dan kehidupan politiknya dikuasai bangsawan. Menurut Modul Pembelajaran SMA Sejarah 2020, awal kembalinya demokrasi ditandai dengan munculnya piagam Magna Charta tahun 1215 di Inggris. Dalam piagam tersebut dijelaskan bahwa Raja John menjamin beberapa hak khusus untuk bawahannya. Ada dua prinsip yang disebutkan dalam Magna Charta, yaitu Adanya pembatasan kekuasaan raja. Hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Momentum lainnya yang menandai kembalinya demokrasi adalah gerakan Renaissance, yang merupakan gerakan menghidupkan kembali sastra dan budaya Yunani Kuno yang bertujuan menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Tokoh-tokoh yang mendukung berkembangnya demokrasi yaitu Locke dari Inggris 1632-1704 dan Montesquieu dari Perancis 1689-1755. John Locke menyebutkan, hak-hak politik manusia terdiri dari hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Sementara menurut Montesquieu , dalam penyusunan sistem demokrasi yang dapat menjamin kedaulatan pemerintahan dengan pemisahan kekuasaan melalui Trias Politika terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penyusunan demokrasi kemerdekaan tahun 1776, diakui Thomas Jefferson yang mendapat pengaruh kuat dari pemikiran John Locke dan Rousseau. John Locke mengungkapkan, pemikiran semua manusia diciptakan setara. Sedangkan dari Rousseau, bahwa rakyat dapat mengadakan perlawanan menghadapi pemerintah apabila pemerintah tidak sesuai Undang-Undang. Pada gagasan demokrasi, pemerintah adalah kumpulan berbagai aktivitas dikuasai atas nama rakyat, yang tunduk terhadap pembatasan untuk memberikan jaminan bahwa kekuasaan pemerintah tidak disalahgunakan penguasa. Pembatasan tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar dengan membatasi kekuasaan pemerintah agar terciptanya hak-hak warga negara. Di seluruh dunia, terjadi revolusi yang dimulai menentang kekuasaan otoriter dan monarki absolut. Paham demokrasi menjadi ide perjuangan rakyat. Pada pertengahan abad ke-20 hampir setiap negara independen memiliki pemerintahan dengan beberapa prinsip dan cita-cita demokrasi. Prinsip-Prinsip Demokrasi Dikutip dari Modul Pembelajaran SMA PPKN 2018, pembangunan demokrasi suatu negara berbeda dengan negara lainnya karena ditentukan berbagai faktor yang melingkupi negara demokrasi yang berlaku secara universal, adalah sebagai berikut Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan. Hal ini ditujukan untuk mengendalikan tindakan-tindakan para pemimpin politik. Di sinilah pemilu menjadi salah satu bentuk partisipasi politik rakyat di dalam pemerintahan. Tingkat kesetaraan tertentu di antara warga negara. Hal yang dimaksud adalah persamaan politik, persamaan hukum, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, dan persamaan sosial atau persamaan hak. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan diakui dan dipakai oleh warga negara. Kebebasan tersebut menyangkut hak-hak seperti hak politik, hak ekonomi, kesetaraan didepan hukum dan pemerintahan, ekspresi kebudayaan dan hak pribadi. Penghormatan terhadap supremasi hukum. Karena hukum adalah yang tertinggi. Jadikan hukum sebagai panglima agar pemerintahan dapat berjalan sesuai cita rasa keadilan. Pemilu berkala. Membangun kesinambungan pemerintahan, maka pemilu dapat sebagai alat untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi. Adapun terdapat 11 prinsip dasar demokrasi menurut Melvin I. Urofsky, yaitu Pemerintahan berdasarkan konstitusi Pemilu yang demokratis Federalisme pemerintah negara bagian dan lokal Pembuatan Undang-undang Sistem peradilan yang independen Kekuasaan lembaga kepresidenan Media massa yang bebas Adanya kelompok kepentingan Hak masyarakat untuk tahu Kontrol sipil atas militer Peran kelompok - kelompok kepentingan Demokrasi Di Indonesia Di Indonesia, terdapat dua asas demokrasi dalam pemerintahan yang demokratis, yaitu Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahanArtinya rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan kebijakan negara dengan perlindungan hukum, atau berperan sesuai status dan kompetensi masing-masing dengan batasan peraturan yang berlaku. Pengakuan harkat dan martabat manusiaJaminan hukum terhadap pelaksanaan hak asasi manusia terdapat di konstitusi, salah satunya pada pasal 27 s/d 34 UUD 1945. Sedangkan ciri-ciri pokok pemerintahan demokratis, yaitu1. Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan umumDiidentifikasi dengan ciri tersebut KonstitusionalPrinsip kekuasaan, kehendak dan kepentingan rakyat diatur dalam konstitusi. PerwakilanKekuasaan tertinggi yaitu rakyat, meskipun kedaulatan diwakilkan anggota DPR. PemiluSuatu indikator yang dijadikan parameter terhadap demokratis atau tidak demokratisnyasuatu negara. Partai politikKarena partai politik terdapat fungsi-fungsi atau kunci bagi perkembangan demokrasi di suatu negara. 2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaanTujuan pemisahan kekuasaan negara ini, agar tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan lebih dibandingkan badan kekuasaan lain yang menimbulkan tindakan yang sewenangnya. Konsep pembagian kekuasaan oleh Indonesia karena antar lembaga negara memerlukan kerja sama. 3. Adanya pertanggungjawaban oleh pelaksana pemerintahan/eksekutifSebagai akuntabilitas publik pemerintah dengan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang juga Hari Demokrasi Internasional 2021 Sejarah dan Tema 15 September Macam-macam Bentuk Pemerintahan di Dunia Monarki hingga Demokrasi Apa Saja Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Terpimpin? - Pendidikan Kontributor Olivia RianjaniPenulis Olivia RianjaniEditor Maria Ulfa Jakarta - Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara, dalam pengambilan itu, demokratisasi diartikan sebagai proses menuju demokrasi. Dalam pemerintahan demokratis telah diterapkan asas-asas demokrasi, yaitu pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan pengakuan mengenai harkat dan martabat Kamus besar Bahasa Indonesia KBBI, demokrasi didefinisikan sebagai bentuk atau sistem pemerintahan, dengan pola gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak, kewajiban serta perlakuan bagi semua warga adalah penjelasan mengenai masa demokrasi liberal di Indonesia yang dilansir berdasarkan modul Sejarah Indonesia Kelas XII yang disusun oleh Mariana, dan modul PPKN bertajuk "Sistem dan Dinamika Demokrasi di Indonesia" karya Rizanu, pemerintahan pada masa demokrasi liberal Indonesia berlangsung pada tahun 1950 hingga 1959. Setelah kembali menjadi negara kesatuan, keadaan politik Indonesia menganut sistem demokrasi liberal, dengan pemerintahan parlementer Indonesia masih berpedoman sistem parlementer Barat, yang dibentuk setelah dibubarkannya pemerintahan Republik Indonesia Serikat RIS pada tahun 1950. Perubahan bentuk pemerintahan mengakibatkan perubahan pula pada undang-undang dasarnya, dari konstitusi RIS menjadi UUD sementara lain demokrasi liberal adalah demokrasi parlemanter. Dinamakan parlementer, karena pada masanya para kebinet memiliki tanggung jawab dan peran penting sebagai parlemen DPR di pemerintahan. Dalam sistem demokrasi liberal pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri, dan presiden hanya sebagai kepala Demokrasi LiberalDemokrasi liberal sangat mengedepankan kebebasan. Ciri khas kekuasaan demokrasi ini adalah pemerintahnya dibatasi oleh konstitusi. Artinya, kekuasaan pemerintahannya terbatas, sehingga pemerintah tidak diperkenankan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap era demokrasi liberal juga, Indonesia mengadakan pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Pemilu pertama dilaksanakan bertujuan untuk memilih para anggota parlemen dan anggota konstituante. Konstituante ditugaskan untuk membentuk UUD baru, sehingga mampu menggantikan UUD politik masa demokrasi liberal banyak mendorong berkembangnya partai-partai politik, karena demokrasi liberal menganut sistem multi partai. Keberadaan partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia sedang menduduki masa panas-panasnya. Partai besar pada masa demokrasi liber antara lain Partai Nasional Indonesia PNI, Nahdlatul Ulama NU, Masyumi, dan Partai Komunis Indonesia PKI.Pada masa ini, telah terjadi pergantian kabinet di mana partai-partai politik terkuat yang mengambil alih kekuasaan. Partai terkuat dalam parlemen saat itu adalah PNI dan tujuh kali pergantian kabinet dalam masa demokrasi liberal. Susunan kabinet pada masa demokrasi liberal adalah sebagai berikut1. Kabinet Natsir 6 September 1950 - 21 Maret 19512. Kabinet Sukiman 27 April 1951 - 3 April 19523. Kabinet Wilopo 3 April 1952 3 - Juni 19534. Kabinet Ali Sastroamijoyo I 31 Juli 1953 - 12 Agustus 19555. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 - 3 Maret 19566. Kabinet Ali Sastramojoyo II 20 Maret 1956 - 4 Maret 19577. Kabinet Djuanda 9 April 1957 - 5 Juli 1959Masa kabinet kebanyakan hanya bertahan kurang lebih satu tahun. Mengapa pada era ini sering kali terjadi pergantian kabinet? Alasan utamanya disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antar partai yang ada. Sayangnya, perbedaan di antara partai-partai tersebut tidaklah pernah dapat terselesaikan dengan Masa dan Kegagalan Demokrasi LiberalKekacauan politik yang ada pada masa demokrasi liberal membuat, kabinet telah mengalami jatuh bangun, karena munculnya mosi tidak percaya dari partai relawan. Sehingga banyak terjadi perdebatan dalam konstituante, yang sering menimbulkan suatu konflik berkepanjangan, yang menghambat upaya dasar negara merupakan masalah utama yang dihadapi konstituante. Atas kondisi tersebut, kemudian pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah Presiden yang dilekuarkan pada 5 Juli 1959, mengungkapkan bahwa tidak diberlakukannya lagi UUDS tahun 1950, maka secara otomatis sistem pemerintahan demokrasi liberal berakhir di masa ini merupakan awal mula sistem Presidensil, dengan demokrasi terpimpin ala Soekarno. Diberlakukannya pemerintahan demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik di Indonesia, setelah keadaan pemerintahan yang tidak stabil pada saat demokrasi liberal. nwy/nwy - Dari zaman Yunani Kuno hingga sekarang, definisi kata demokrasi telah mengalami perubahan. Menurut sebagian besar ilmuwan politik, istilah demokrasi mengacu pada pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, baik secara langsung maupun representatif perwakilan.Pengertian demokrasi Menurut Encyclopaedia Britannica, demokrasi adalah secara harafiah dikuasai oleh rakyat. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia yang berarti pemerintahan rakyat. Demokratia berasal dari kata demos yang artinya manusia dan kratos yang artinya pemerintahan. Pada pertengahan abad 5 SM, istilah demokrasi untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara-kota Yunani, terutama di dari demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Istilah ini digunakan untuk berbagai bentuk pemerintahan di mana orang dapat mengambil bagian dalam keputusan yang memengaruhi cara komunitasnya dijalankan. Baca juga PDI-P Usul Pemilu Tertutup, Perludem Nilai Demokrasi di Parpol Harus Diperkuat Sejarah singkat demokrasi Pemerintahan dengan demokrasi telah dikembangkan sejak lama oleh orang Yunani Kuno di kota Athena. Mereka mengumpulkan semua orang yang merupakan warga negara di satu area. Tetapi tidak termasuk budak, wanita, orang asing dan anak-anak yang tidak mempunyai hak pilih. Majelis akan berbicara tentang jenis hukum apa yang diinginkan dan dipilih oleh warga negara. Dewan akan menyarankan undang-undang. Semua warga negara diizinkan di Majelis. Dewan dipilih dengan undian. Para peserta di Dewan akan berubah setiap tahun dan jumlah orang di Dewan paling banyak adalah 500 orang.

lahirnya sistem pemerintahan demokrasi bertujuan untuk